Rabu, 26 Januari 2011

Senin, Cirus Jalani Pemeriksaan Pertama sebagai Tersangka

LBH-KBPPP Sektor Sukasari Bandung - Jaksa Cirus Sinaga akan dipanggil penyidik Polri sebagai tersangka pada Senin (31/1) mendatang. Pemanggilan ini terkait pemalsuan surat rencana tuntutan (rentut) dalam kasus Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang.
"Cirus akan dipanggil Senin (31/1) nanti," kata Direktur I Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Sabar Santosa, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/1).
Saat ditanya apakah pemanggilan itu menempatkan Cirus sebagai tersangka, ia mengakuinya. "Iya, (Cirus) sebagai tersangka," pungkasnya. Sebelumnya, Cirus Sinaga dipanggil untuk pertama kalinya pada 6 Januari 2011 lalu. Namun Cirus tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit.
Kemudian Cirus memenuhi panggilan kedua oleh penyidik Polri pada 12 Januari 2011. Namun statusnya dinyatakan sebagai saksi. Padahal Kabareskrim Polri,  Komjen Pol Ito Sumardi, menyatan Cirus telah menjadi tersangka pada 12 November 2010 lalu.
Lalu pada Senin (24/1) lalu, saat raker dengan Komisi III DPR, Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo akhirnya mengungkapkan Cirus sudah dijadikan tersangka saat mangkir dalam panggilan pertama. Pemanggilan ketiga yang akan dilakukan pada Senin (31/1) mendatang, terkait dengan status barunya itu.

Sabtu, 22 Januari 2011

KPK Tindak Lanjuti Laporan Pengusaha Yang Ditawari Keringan Pajak dan Diperas

KPK Tindak Lanjuti Laporan Pengusaha Yang Ditawari Keringan Pajak dan Diperas
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti  laporan dari pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Para pengusaha itu melaporkan  mereka sering ditawari keringanan pajak oleh petugas pajak dan diperas oleh oknum penegak hukum.
Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bibit S Rianto,  KPK sedang mempelajari laporan para pengusaha itu. Jika KPK menemukan alat bukti kuat pada laporan itu, mereka akan langsung menindaklanjutinya.
“Ya kalau memang benar ada alat bukti nyata yang menguatkan laporan tersebut, kita akan langsung menindaklanjutinya,” kata Bibit saat dihubungi Republika, Ahad (23/1).
Bibit mengatakan, laporan dari para pengusaha itu adalah bentuk dukungan mereka terhadap KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dukungan itu  akan diperkuat dengan melakukan kerjasama melalui tukar menukar informasi tentang pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Jumat (21/1) kemarin, para  pengusaha yang tergabung dalam KADIN menemui sejumlah pimpinan KPK. Mereka melaporkan  ditawari oleh petugas pajak untuk tidak membayar pajak sebagai mana mestinya dan diperas oleh oknum penegak hukum.

Presiden Masih Mempercayai Kinerja Satgas PMH

Presiden Masih Mempercayai Kinerja Satgas PMH
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mempercayai kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum setelah tim bentukannya itu melaporkan hasil kerja mereka terkait kasus Gayus Tambunan.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, Presiden Yudhoyono telah menerima laporan kerja Satgas di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Sabtu. "Presiden telah menerima laporan Satgas yang intinya sama dengan yang disampaikan oleh Satgas kepada publik beberapa hari yang lalu," jelas Julian.
Menurut dia, Presiden menilai Satgas telah bekerja secara profesional sesuai dengan mandat yang diberikan. "Presiden mempercayai kinerja Satgas yang telah bekerja secara profesional," ujarnya.
Satgas melaporkan kinerjanya kepada Presiden Yudhoyono minus kehadiran ketuanya Kuntoro Mangkusubroto. Hadir pula pada pertemuan itu Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo.
Presiden Yudhoyono sebelumnya meminta satgas melaporkan hasil kerja mereka setiap sepekan sekali menyusul keterangan Gayus Tambunan setelah divonis tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuding satgas bentukan Presiden itu telah mempolitisasi kasusnya.

Jumat, 21 Januari 2011

Presiden Tunisia Ditumbangkan Tukang Sayur

VIVAnews - Barangkali ini adalah harga dari sebuah kekuasaan yang angkuh. Di Tunisia, Presiden Zine El Abidine Ben Ali, turun dari kursi kekuasaan dengan cara memalukan. Dia kabur ke luar negeri, karena tak mampu membendung kemarahan rakyat.
Meski telah berkuasa 23 tahun di negeri Afrika utara itu, Ben Ali harus lengser akibat dia tak mendengar keluhan seorang tukang sayur.
Adalah Mohamed Bouazizi, seorang tukang sayur, yang memicu kemarahan rakyat atas sang penguasa. Dia masih muda, usianya 26 tahun. Lelaki itu nekad membakar diri, setelah barang dagangannya disita polisi di kota Sidi Bouzid pada 17 Desember 2010. Berhari-hari dirawat di rumah sakit, Bouazizi akhirnya meninggal pada 4 Januari 2011.
Bouazizi adalah wajah rakyat Tunisia yang menderita. Negeri itu dilanda krisis pangan. Lapangan kerja sulit, dan rakyat hidup dalam politik yang tak peduli pada kritik.
Tak banyak pilihan bagi pemuda seperti Bouazizi. Lelaki itu adalah tiang keluarga, dan dia harus menghidupi ibu dan adiknya. Itu sebabnya, Bouazizi bekerja apa saja, termasuk menjadi penjual sayur dan buah.
Tak jelas benar latar pendidikannya. Stasiun berita CNN menyebut pemuda itu sebagai sarjana komputer. Lulus kuliah, Bouazizi sulit mendapatkan pekerjaan seperti sarjana lainnya di Tunisia. Itu membuat Bouazizi terpaksa mengasong, menjual sayur dan buah.
Tapi, adiknya Samia Bouazizi memberi versi berbeda, seperti dilaporkan oleh laman Gulf News. “Kakakku berusia 26 tahun, dan tak lulus sekolah menengah atas. Jadi dia berjualan buah dan sayur untuk menghidupi dirinya, dan keluarga,” ujar Samia.
Pada 17 Desember 2010, adalah hari sial bagi Bouazizi. Barang jualannya dirampas polisi. Alasannya, dia berdagang tanpa izin. Lelaki malang itu lalu mengadu ke kantor gubernur di Sidi Bouzid. Dia meminta keadilan. Tuntutannya sederhana: dia minta dagangannya dikembalikan, dan diizinkan berdagang kembali.
Tapi, teriakan Bouazizi seperti hilang ditiup angin. Tak seorang pejabat di kantor itu peduli. Bouazizi pun putus harapan. Dia lalu nekad: mengguyur dirinya dengan minyak, lalu menyulut api. Di depan kantor gubernur yang angkuh itu pun tubuhnya terbakar.
Meski tubuhnya dilalap api, jiwa Bouzizi tak melayang. Sebagian badannya hangus, dan dia menahan pedih berhari-hari di rumah sakit. Tapi akibat luka bakar yang parah, Bouazizi akhirnya meninggal.
Peristiwa itu lalu menyentak warga Tunisia. Bouazizi seperti menjadi juru bicara tragis bagi nasib mereka. Di tengah krisis pangan, pengangguran membekap Tunisia. Harga kebutuhan pokok, seperti roti, gandum dan gula, melejit tak terbeli. Rakyat pun murka. Demonstrasi meledak, dan kemarahan meluas ke sekujur negeri.
Lebih dari sepekan setelah Bouazizi membakar diri, Presiden Ben Ali membesuk pemuda malang itu. Dia datang ke rumah sakit pada 28 Desember 2010. Tapi Ben Ali tak peduli dengan kemarahan rakyat. Dia malah memberi cap teroris, bagi para demonstran yang onar.
Ben Ali bahkan mengerahkan aparat keamanan meredam aksi massa. Korban pun berjatuhan. Kebencian pada Ben Ali dan rezimnya makin menggila. Ben Ali kaget, tapi dia yang dulu berkuasa lewat kudeta tak berdarah pada 1987, terlambat. Kemarahan rakyat tak lagi terbendung.
"Saya sadar dengan tuntutan rakyat Tunisia. Saya juga sedih dengan apa yang tengah terjadi setelah 50 tahun mengabdi bagi bangsa ini, baik dalam dinas militer, berbagai posisi di pemerintahan, dan menjadi presiden selama 23 tahun," kata Ben Ali, seperti dikutip stasiun televisi Al Jazeera, Kamis malam, 13 Januari 2011 waktu
Rakyat Tunisia lalu tumpah ke jalan. Mereka menuntut Ben Ali turun. Akhirnya, pada 14 Januari 2011, Ben Ali yang tak lagi dipercaya rakyat itu pun diam-diam kabur ke Arab Saudi bersama keluarganya.
Tunisia kini dibiarkannya terombang-ambing. Tak ada pemerintahan transisi. 

Aksi Bouazizi bahkan menjadi ilham bagi negara tetangga. Selama 15-18 Januari 2011, sudah 10 orang membakar diri sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Mereka berasal dari Mesir, Aljazair dan Mauritania. Dua orang dilaporkan tewas, sisanya dalam keadaan kritis.(np)

Wapres: Saya Siap Tuntaskan Kasus Gayus

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Presiden Boediono mengatakan, dirinya akan menjalankan perintah Presiden untuk membantu koordinasi serta pengawasan penuntasan kasus hukum Gayus HP Tambunan yang saat ini sedang dilaksanakan penegak hukum.
"Saya akan jalankan tugas sesuai dengan amanah dan dalam sidang kabinet lalu memang saya diminta ikut berkoordinasi dalam mengawasi kasus Gayus," kata Wapres Boediono kepada pers, di dalam pesawat Kepresidenan Foker 100 dalam perjalanan Palembang-Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu.
Ikut mendampingi dalam keterangan pers tersebut Mendagri Gamawan Fauzi serta Mendiknas M Nuh.
Penegasan Wapres tersebut juga untuk menanggapi adanya keraguan sejumlah pihak mengenai kemampuan Boediono dalam melakukan upaya penyelesaian kasus Gayus.
Wapres mengatakan, penunjukan tersebut tidak akan menjadi masalah jika dirinyaa dan semua pihak mempunyai pegangan yang sesuai dengan amanah tugas Presiden tersebut.
"Saya tidak tahu kalau nantinya ada hal-hal yang rumit, tentunya akan saya laporkan kembali kepada Presiden. Karena, kita semua ini hanya membantu Presiden menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945," kata Boediono.
Dikatakan pula bahwa dirinya telah beberapa kali mendapat penugasan dan membantu Presiden menjalankan tugas utama seperti pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, dan yang terakhir penanganan kasus Gayus.
Untuk menyelesaikan penugasan kenegaraan tersebut, kata Wapres, dirinya telah dan akan mendapat bantuan dari para pejabat negara yang selama ini terus memberi masukan.
"Saya akan jalankan semua penugasan itu bersama menteri dan pejabat terkait lainnya," kata Wapres.

Senin, 17 Januari 2011

Keberadaan HS atas Pengakuan Gayus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan, informasi tentang pengusaha berinisial HS yang mendanai pembuatan paspor Gayus HP Tambunan senilai ratusan juta rupiah berasal dari Gayus sendiri.
Hal ini disampaikan Kapolri kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/1/2011). "Urusan itu saya kira pengakuan Gayus," katanya singkat.
Polisi, sambungnya saat ini tengah menyelidiki keberadaan HS. Ketika ditanya apakah Kepolisian sudah melakukan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap pengusaha HS, Kapolri tak menjawabnya secara lugas. "Nanti penyidik yang menjelaskan," katanya.
Terkait instruksi Presiden soal pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memberi suap kepada Gayus, Kapolri mengatakan, hal tersebut tengah dilakukan Kepolisian.
Sebelumnya, Jumat (14/1/2011) pekan lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ito Sumardi mengungkapkan, pengusaha HS adalah seseorang yang membiayai Gayus selama berada di Rumah Tahanan Brimob, Depok, termasuk biaya pelesiran Gayus ke luar negeri. Pihak kepolisian, kata Ito,  akan menyelidiki lebih dalam tentang pengusaha ini.
Pengacara isteri Gayus, Milana Anggraeni, Hotma Sitompul membantah bahwa Gayus menyebut nama HS. Menurut Hotma, tidak ada yang mensponsori kepergian Gayus. Dia pergi dengan uang pribadi.
Editor: Heru Margianto Dibaca : 333

Minggu, 16 Januari 2011

Kardus Itu Berisi 151 Dokumen WP "Gayus"

JAKARTA, KOMPAS.com- Tiga kardus besar yang diserahkan Kementerian Keuangan kepada Mabes Polri hari ini ternyata berisi 151 dokumen wajib pajak terkait kasus mafia penggelapan pajak Gayus Tambunan.
"Kedatangan Kemenkeu kemari untuk mendukung proses hukum yang tengah dilakukan oleh Mabes Polri terkait kasus pengusutan pajak Gayus Tambunan," kata Yudi Pramadi, Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan kepada wartawan di Mabes Polri, Sabtu (15/1/2011).
Menurut Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hadi Rudjito, permintaan dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sendiri sudah sejak 23 Desember 2010. "Namun saat itu sudah menjelang libur Natal dan Tahun Baru, lalu Menkeu Agus Martowardojo sibuk dengan urusan anggaran pendapatan belanja negara (APBN)," kata Hadi.
Hadi menambahkan, bulan Januari berkas wajib pajak yang diminta oleh Kapolri sudah lengkap. Sebanyak 151 dokumen yang sebelumnya disebutkan 149 telah diserahkan ke Mabes Polri. "Kami tidak bisa bicara banyak mengenai domain pemeriksaan 151 dokumen berkas wajib pajak. Nanti Polri yang akan menjawab," kata Yudi.
Penulis: Natalia Ririh   |   Editor: Marcus Suprihad

Hotma Akan Adukan BBM Denny ke MUI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Hotma Sitompul akan membawa isi BlackBerry Messenger Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana kepada kliennya, Milana Anggraeni, ke Majelis Ulama Indonesia. Alasannya, Denny membawa-bawa soal agama dalam percakapan tersebut.
Menurut Hotma, pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan Denny melalui BBM ke Milana tentang kasak-kusuk Gayus Tambunan saat pelesir ke Bali sudah membawa-bawa nama Tuhan dan seolah memberi sumpah.
"Jadi, kami mau melaporkan saja ke MUI. Boleh enggak sesama Muslim mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu?" kata Hotma saat dihubungi, Minggu (16/1/2011).
Seperti diberitakan, percakapan Denny dan Milana melalui BBM menuai kontroversi. Setidaknya tercatat, komunikasi Denny dan Milana melalui BBM terjadi sepanjang September 2010 hingga Januari 2011. Dalam percakapan itu, Denny berulang kali meminta Milana untuk jujur mengungkap yang ia ketahui seputar kasus Gayus.
Dalam percakapan pada Oktober, misalnya, Denny berkata, "Allah akan menolong kejujuran dan melaknat kebohongan! Maaf mbak...Tapi, korupsi itu bermula dari kebohongan...".
Hotma berharap, dengan adanya penjelasan lembaga yang berwenang yakni MUI, diharapkan ada penilaian beretika tidaknya pernyataan staf khusus Presiden tersebut.
"Denny kan menyinggung-nyinggung agama, jadi supaya yang berwenang saja yang menyatakan itu melanggar etika apa enggak. Kan dalam statement-nya dia menyebutkan biar dilaknat oleh Allah," ujarnya.
Hotma akan merealisasikan rencana pelaporannya ke MUI pada pekan ini.